BerandaBerita


Rabu, 15 September 2010 - 12:23:54 WIB
Rakor Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten Sumedang Triwulan II
Diposting oleh : admin :: Dibaca: 546 kali

Dalam rangka mengukur kinerja setiap SKPD dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, setiap Triwulan melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian dan Evaluasi Pelakasanaan Perencanaan Pembangunan Triwulan II Tahun 2010. Rakor dipimpin langsung oleh Bapak Wakil Bupati Sumedang yang dihadiri oleh setiap Kepala SKPD; Setda, Setwan, Badan, Dinas, Kantor dan Kecamatan.

 

Narasumber pada Rakor tersebut antara lain :

  1. Kepala Bappeda Kabupaten Sumedang menyampaikan materi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Triwulan II Tahun 2010
  2. Kepala DPPKAD Kabupaten Sumedang menyampaikan materi Realisasi Penyerapan Dana sampai dengan Triwulan II 2010
  3. Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Sumedang menyampaikan Materi Tingkat Capaian Kualitas Pelaksanaan Program dan Kegiatan dan Optimalisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP)
  4. Inspektur Kabupaten Sumedang menyampaikan materi Hasil Pengawasan dari Lembaga Fungsional Pengawasan; BPK,BPKP,Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten.
Rekomendasi hasil Rakor sebagai berikut :
  1. Kepala SKPD agar meningkatkan kinerjanya dalam pelaksanaan pembangunan, mengingat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan sampai Triwulan II masih di bawah target, dengan melakukan langkah-langkah terobosan untuk mengakselerasi capaian program dan kegiatan dapat berjalan sesuai jadwal dan target yang telah ditentukan.
  2. Untuk mengukur capaian kinerja agar sesuai dengan target, maka setiap Kepala SKPD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi setiap bulan di masing-masing SKPD dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan.
  3. Kepala SKPD agar melakukan konsultasi dan koordinasi secara pro aktif dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dengan terlebih dahulu konfirmasi ke Bappeda , dalam rangka mengoptimalkan  perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang pendanaannya bersumber melalui DAK, TUBAN, Urusan Bersama  serta Banprov.
  4. SKPD pengelola keuangan agar melakukan layanan administrasi keuangan secara optimal , mengingat kelambatan penyerapan alokasi anggaran  akan berdampak pada kelambatan pada proses pelaksanaan pembangunan dan layanan kepada masyarakat.
  5. Terkait dengan pelaksanaan pembangunan strategis yang sedang berproses di kabupaten sumedang serta yang berdampak terhadap kabupaten sumedang  antara lain :

    • Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu
    • Pembangunan Bandara Kertajati dan Aerocity 
    • Pembangunan Waduk Jatigede
    • Pembangunan RIPP
    • Pembentukan Kawasan Perkotaan Jatinangor.

  6. Setiap Kepala SKPD yang terkait  agar bersinergi dan pro aktif melakukan langkah-langkah akselerasi, sehingga tahapan dan target pelaksanaan pembangunan strategis  tersebut bisa dilakukan dengan baik,  serta permasalahan yang timbul sebagai dampak dari pembangunan tersebut dapat diantisipasi.
  7. Dalam melaksanakan program dan kegiatan ke depan tidak terlalu mengandalkan APBD, kita telah mengetahui bahwa kapasitas fiskal  sangat terbatas, sehingga  Kepala SKPD harus mampu melakukan akses pendanaan yang bersumber dari pemerintah pusat, provinsi, partisipasi swasta serta swadaya masyarakat, melalui sinergitas dan kerja sama pelaksanaan program dan kegiatan.
  8. Pelaksanaan pembangunan oleh Pihak Ketiga  melalui  kegiatan pengadaan barang dan jasa, agar dilakukan secara terkoordinasi dengan mengoptimalkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang sudah terbentuk dengan memperhatikan aturan yang berlaku serta kualitas hasil pelaksanaan kegiatan tersebut agar dapat dipertanggungjawabkan  dengan baik.
  9. Tunggakan hasil pengawasan yang dilakukan baik oleh ; BPK,BPKP, Inspektorat Provinsi maupun Inspektorat Kabupaten , harus segera menuntaskan tunggakan tindaklanjut hasil pengawasan tersebut.
  10. Untuk mengeleminir temuan hasil pengawasan ke depan, setiap Kepala SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan serta pengelolaan aset daerah  agar dilakukan secara tertib administrasi,  dengan memperhatikan norma  dan aturan yang berlaku  . target kinerja kita ke depan harus mencapai nilai Wajar Tanpa Perkecualian (WTP).
  11. Kebijakan Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS) sebagaimana diatur Perbup Nomor 113 tahun 2009, agar dapat dipahami dan diaplikasikan oleh setiap SKPD sesuai dengan tupoksinya masing-masing baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai instrumen dan triger untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan.

Buat Komentar
    Masukan nama :
    Masukan E-Mail :
    Masukan Komentar :
    Captcha Kode :
    Masukan Kode :

    Daftar Komentar


    • Terimakasih informasinya Kunjungi

    • selamat sore.. terimakasih udah bagi-bagi informasi.. 

    • Artikelnya sangat kreatif, dan bermanfaat .. Terimakasih dan sukses selalu

    • Salam kenal

    • Artikelnya sangat bagus dan bermanfaat ,sukses selalu

    • Artikelnya sangat bermanfaat, terimakasih dan sukses selalu

    • info yang menarik serta bermanfaat,ditunggu postingan selanjutnya
      Belum ada komentar yang masuk
,