BerandaInfo Unit Kerja


Rabu, 27 Maret 2013 - 23:13:28 WIB
Workshop Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran
Diposting oleh : admin :: Dibaca: 644 kali

 
 
Workshop Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mana di Kabupaten Sumedang ditindaklanjuti dengan Perda No. 1 Tahun 2007 tentang Perencanaan dan Penganggaran Daerah.

Kita dituntut bekerja cerdas dalam peyelenggaraan perencanaan pembangunan. Melalui kegiatan ini diharapakan lahir pemikiran dan terobosan-terobosan yang kreatif dan inovatif dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip good governance sehingga tercipta kerja kolektif dan harmonis antar instansi. Langkah ini diperlukan untuk mempercepat pencapaian tujuan dan mengurangi distorsi, hambatan administratif, serta hambatan lainnya yang tidak perlu. Demikian isi sambutan Bupati yang dibacakan oleh Plt. Sekretaris Daerah H. Zaenal Alimin saat membuka kegiatan Workshop Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang di Ruang Nusantara Hotel Puri Khatulistiwa Jatinangor pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013.

Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Edi Askhari dan Asep Elly Gunawan, serta para peserta workshop yang terdiri dari para Ketua Komisi dan Badan Anggaran DPRD, para Kepala OPD Kabupaten Sumedang, dan para Asisten maupun Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
 
image 
 
Menurut Wakil Ketua DPRD Edi Askhari dalam sambutannya, acara ini penting dan strategis karena RKPD tahun 2014 memiliki makna tersendiri. RKPD tahun 2014 merupakan babak awal dalam kepemimpinan Kepala Daerah yang baru. Kepala Daerah yang baru dianjurkan diundang untuk membahas janji politik agar dapat diselaraskan dengan rencana pembangunan 5 tahun kedepan (RPJMD 2014-2018). 

Terkait dengan isu strategis agar menjadi fokus perhatian bersama terutama menyangkut evaluasi pemerintahan sekarang dengan indikator data–data makro. Karena LPE dan Infrastuktur saat ini dirasakan Kabupaten Sumedang berada dibawah beberapa kabupaten tetangga. Selain itu aspek kemiskinan dan pengangguran juga masih menjadi permasalahan yang serius. 

Beberapa permasalahan yang harus diperhatikan adalah Mega Proyek Jatigede, Cisumdawu dan Kawasan Aerocity, selain adapula dampak positif dari proyek-proyek tersebut. Pembangunan Jatigede dirasakan tidak akan terlaksana sesuai dengan rencana karena masih menyisakan beberapa permasalahan baik sosial maupun ekonomi, pembebasan lahan masih belum selesai, pemindahan situs-situs budaya belum terselesaikan, relokasi penduduk juga belum dapat diselesaikan dan dikhawatirkan akan menimbulkan beberapa permasalahan. Masalah pembebasan lahan juga dihadapi pelaksanaann pembangunan Jalan Tol cisumdawu. Di sisi lain, beberapa mega proyek di Sumedang diharapkan dapat merubah wajah Sumedang menjadi lebih baik lagi. Beberapa investor sudah mulai melirik potensi Sumedang. Perlu perencanaan matang oleh Pemda selaku penyelenggara pemerintahan dalam penyelesaian beberapa permasalahan yang akan timbul. Aerocity merupakan perencanaan yang sangat penting bagi Sumedang. Diharapkan antara SKPD dan Dewan terdapat sinergitas dalam perenacanaan pembangunan.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Sumedang H. Eka Setiawan  menyampaikan, penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk 2014 telah selesai 14 Maret 2013 dan selanjutnya akan dilakukan proses penyusunan dokumen RKPD. Diharapkan baik kepada unsur Eksekutif maupun Legislatif agar seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan di 2014 betul-betul dimasukkan ke dalam dokumen RKPD. Karena yang terjadi  selama ini banyak kegiatan yang tidak sinergi dengan perencanaan sebelumnya.

Di masa yang akan datang setiap proses perencanaan pembanugunan daerah selalu bersinergi dengan proses penganggarannya. Untuk kebersamaan kita ke depan agar perencanaan ini menjadi acuan tetap dalam rangka penyusunan anggaran.

Sehubungan dengan akan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2018, Kepala Bappeda meminta unsur OPD agar berperan lebih aktif dalam menentukan indikator-indikator perencanaan pembangunan yang mudah dibaca dan dicapai. Dari pengalaman yang sudah-sudah, para pimpinan OPD kadang-kadang kesulitan memahami indikator yang ada di tempat kerjanya. Oleh karenanya para Kasubag Program dan staf yang membuat Renstra akan diundang untuk mendapatkan pengarahan dalam penyusunan RPJMD.***

Buat Komentar
    Masukan nama :
    Masukan E-Mail :
    Masukan Komentar :
    Captcha Kode :
    Masukan Kode :

    Daftar Komentar

    Belum ada komentar yang masuk
,